Ini Pesta Bung!


Oleh Martin L Peranginangin

Pemilihan umum, hingga saat ini masih dianggap proses yang terbaik untuk mengisi kepeminpinan suatu negara dan kelengkapan perangkat legeslatifnya, terutama di negara-negara demokrasi termasuk di Indonesia . Belum ada metode yang dianggap lebih ideal untuk bisa memberikan jalan keluar dalam kebuntuan perwakilan antara wakil dan rakyat semenjak domokrasi dikenal dalam ilmu ketata-negaraan.

Pola kepeminpinan mengerucut seperti piramida, peminpin berada di atas dan rakyat berada di garis bawah. Ini dalam pengertian bahwa jumlah peminpin lebih sedikit jumlahnya. Jelas, posisinya tak mungkin dibuat menjadi piramida terbalik, meskipun napas dari demokrasi itu mengandung makna kepemininan dari rakyat. Rakyat memberikan hak pilihnya di bilik suara guna menentukan siapa yang akan menduduki pos-pos yang telah disiapkan.

Kemudian, sering terjadi ironi karena konstituen merasa tidak merasa terwakili oleh orang-orang yang dipilihnya, sehingga angka golput cenderung naik. Walau seperti yang dilansir survey (Todays Dialog Metro TV) angka golput terjadi lebih banyak karena alasan administrative, karena tidak terdaftar misalnya, ketimbang alasan politis ataupun idiologis. Sikap apatis dari masyarakat memang disinyalir akibat ulah beberapa orang yang memperkeruh citra parlemen. Hanya saja persoalan itu tidak terhenti sampai di situ. Sebab para peminpin dan wakil rakyat itu dipilih langsung oleh rakyat, maka segala tindak tanduk mereka adalah representasi dari wajah masyarakat kita. Kita menuntut akan kualitas yang lebih baik juga seharusnya diimbangi dengan niat dan komitmen yang baik pula. Politikus buruk hanya mungkin terpilih karena ada masyarakat yang memilih mereka.

Disisi lain dilema yang dihadapi kandidat (caleg) juga yang tak kalah besar yakni high cost politics menghantui sistem politik di negeri kita. Bayangkan, untuk menjadi peserta caleg, bupati, gubernur, maupun pilpres, jutaan bahkan milyaran dana harus dipertaruhkan. Dan itu pun belum tentu bisa meraih kursi. Ini semacam gambling yang mengerikan. Dan kemudian dapat dibayangkan soal keluhan masyarakat akan harapan mereka terhadap wakilnya jauh panggang dari api. Setelah mereka duduk langsung menghilang dari peredaran. Seperti ungkapan pepatah Karo, bagi ngayak-ngayak batu megulang. Bicara ayaki pe erdauhna! Karena mereka telah letih dan berbeban berat dengan bermacam pengeluaran di awal kampanye, bagaimana pula mereka mampu memenuhi semua tuntutan konstituen terutama dalam bentuk sumbangan materi. Bukan saya mengamini hal ini, tapi kondisi tersebut realitas yang jamak terjadi.

Terlepas dari soal materi tadi. Sejatinya fungsi dari peminpin dan wakil rakyat adalah menentukan kebijakan yang mengikat semua warga. Oleh karena itu, cukup disayangkan bila untuk memilih orang yang akan mengatur dan membuat kebijakan dalam bernegara masih ada sementara kita yang acuh. Itu sangat penting karena bisa memberikan kebebasan atau malah belenggu bagi warga. Segala keputusan di tentukan di tingkat legeslatif dan yudikatif. Meski golput juga dikategorikan tindakan politik, namun hal yang cukup realistis menurut saya, yakni membangun hubungan strategis dengan para kandidat atau partai. Itu jauh lebih berharga daripada sekedar golput. Toh, mau tidak mau, suka tidak suka sekalipun banyak yang golput peminpin dan wakil rakyat pasti akan terpilih.

Pesta Demokrasi

Setiap kita pasti pernah menghadiri sebuah pesta. Disana hadir bergam orang dengan beragam kepentingan. Penyelenggara pesta, keluarga, kerabat dekat, sampai tukang parkir hingga penjaja cendol juga ada di sana . Singkatnya, bila ada pesta tentu ada keramaian, kemeriahan umbul-umbul dan bermacam pernak-pernik dan lainnya. Dan pasti, setelah pesta usai akan menyisakan sampah. Karena itu tidak perlu alergi dengan sampah sebab sekarang lagi musim pesta, pemilu. Sampah akan banyak di mana-mana, di media-media, ruang terbuka, hingga di dunia maya.

Layaknya seperti menghadiri sebuah pesta, diperlukan suatu persiapan. sebelum melenggang ke TPS ada beberapa tips yang mungkin bisa dipertimbangkan setiap pemilih yang akan memberikan hak suaranya. Pertama, pastikan kan didat (caleg) yang akan dipilih sebelum berangkat ke TPS jumlahnya 4 orang masing-masing satu calon DPD, DPR RI , DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sebab akan membutuhkan waktu lama bila akan menentukan pilihan di TPS. Oleh karena itu, ada masa kampanye yang dapat memberikan pertimbangan dalam penentuan pilihan. Kedua, bila memiliki banyak kesempatan bisa mengetahui lebih banyak tentang riwayat para caleg mungkin lewat situs pencari di internet. Misalkan Mr. X calon DPR RI dari Sumut I, masukkan namannya ke situs pencari seperti Google kemudian klik. Mengenali lebih jauh para kandidat secara rasional akan memberikan pilihan lebih baik daripada hanya mengetahui nama dan mengenal photo caleg tanpa mengetahui latar belakangnya. Ketiga, pastikan pilihan dicontreng dengan benar. Cukup sekali dikolom nama atau nomer caleg yang hendak dipilih. Keempat, bila memiliki waktu sebaiknya ikut mengawasi jalannya perhitungan terhadap suara yang diberikan. Bila terjadi kecurangan bisa melaporkan ke panwaslu atau petugas.

Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi. Ini adalah sebuah pesta terbesar di republik ini yang melibatkan jutaan jiwa. Persiapan panjang sudah dilalui sejak akhir Oktober tahun lalu dan kini mendekati hari H. Politisi, pakar politik, mahasiswa hingga yang buta huruf banyak berwacana tentang pemilu. Secara garis besar ada tiga golongan yang terlibat langsung dengan pemilu, yakni pemerintah cq Komisi Pemilihan Umum sebagai pelaksana, para kandidat (caleg) dan pemilih. Lebih jauh lagi, banyak pihak yang memiliki kepentingan dengan terlaksananya pemilu. Investor berharap pemilu berjalan dengan lancar, tim sukses dan lembaga survey semakin jeli melihat peluang, wartawan bisa sampai lembur meliput berita, akademisi dan lembaga independen ikut mengamati, sampai tukang sablon berharap order semakin banyak. Bagaimana dengan anda, mau ikut ke pesta? Ini pesta Bung!

Tips Memilih Saat Pemilu

Contoh Surat Suara Pemilihan Caleg thn 2009

Pastikan Suara Anda Benar dan Sah

1. Kantongi empat orang nama untuk dipilih saat pemilu 9 April, masing-masing DPRD KOTA/KAB, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD. Sebelum dipilih tentu kenali lebih dahulu tentang kandidat. Baik lewat brosur, iklan, blog, google, dsb.

2. Pilihlah caleg yang baik dan benar; caleg yang berkarakter jujur, menjunjung tinggi pluralisme, ber visi dan inspirasi, pro konstituennya (rakyat) serta memiliki kemampuan (kompetensi) untuk mewujudkan visi dan inspirasi tersebut.

3. Pastikan pada saat memilih dengan cara yang benar yakni dengan mencontreng hanya sekali di kolom nama atau nomer caleg. Untuk DPD contreng gambar. Kesalahan akan menyebabkan suara Anda akan hilang sia-sia. (PDS berada di sudut kiri bawah)

4. Bila memiliki waktu, ikuti jalannya penghitungan suara. Bila terjadi tindak kecurangan setiap warga berhak melaporkan ke panwaslu atau pihak yang berwenang.
DPP Partai Damai Sejahtera Jl. Tirtayasa No. 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12410, Telepon: +62-21-7220725 Facximile: +62-21-7250953 Web: www.partaidamaisejahtera.com

Caleg dan Media Kita

Oleh Martin L Peranginangin

Tulisan sdr. Ilham Khoiri dan Budi Suwarna di harian Kompas (14/12) halaman 17 berjudul Mohon Doa & Restu, cukup menarik minat untuk dibaca. Terlebih di halaman pertama diberi petikan singkat berjudul Sampah Visual Spanduk Caleg. Setelah membacanya, lalu saya mengambil kesimpulan bahwa isinya misleading dan mendikte. Seolah-olah menjadi seorang caleg menjadi profesi yang tidak terpuji, suka nyampah dan wajah mereka bisa menjadi teror visual bagi masyarakat. Kata ‘sampah’ dan ‘teror’ termasuk kata yang mengandung makna negative. Sampah adalah sesuatu hal yang tidak diperlukan lagi, sudah layak dibuang dan wadahnya ada di tempat kotor. Sementara teror adalah sesuatu tindakan keji dan kejam tanpa pri-kemanusiaan. Ketika diksi ini dipakai untuk memaknai per-caleg-kan, menurut hemat saya bisa mengiring opini masyarakat bahwa lembaga legeslatif itu memang benar-benar tempat kotor, keji dan kejam.

Penulis membuat suatu analogi tanpa penelitian lebih dahulu. Dicontohkan, jumlah caleg sekitar 460.000 orang, dan jika masing-masing mereka mencetak 1.000 poster maka ada 460 juta poster, dan jika panjang poster 50 cm saja maka panjangnya bisa mencapai 230.000 km, sementara jarak antara Sabang dan Merauke saja hanya 5.000 km. Maka, seolah-olah sudah benar tindakan para caleg ini sudah melakukan hal yang kurang menyenangkan. Demikiankah hal yang sesungguhnya? Justru bila dilihat dari sisi kaca mata para caleg, sungguh kasihan mereka para caleg. Untuk bisa menjadi caleg harus menggelontorkan uang jutaan rupiah bahkan sampai milyaran dalam kampanye. Dan itu pun, bila kemudian bisa duduk di DPR/DPRD. Bila tidak, ini suatu pertaruhan yang mengerikan. Dan hasilnya, bisa dibayangkan seperti apa wajah perwakilan kita di legeslatif kelak.

Di bagian lain dikutip pendapat seorang seniman tentang foto para caleg bahwa masih cendrung monoton dan miskin kreativitas. Lalu tampilan seperti apa yang harus dilakukan caleg yang sudah ‘letih dan berbeban berat’ itu dari bermacam pengeluaran? Haruskah semua caleg tampil seperti foto model? Mereka harus kreatif seperti apa? Lha, wong tugas utama mereka nantinya adalah berpikir membuat berbagai aturan koq mesti tampilannya seperti selebritis? Menurut pandangan saya, hal lahiriah justru kurang penting dibandingkan dengan moralitas dan kapabelitas para kandidat. Itulah yang perlu dikampanyekan kepada pemilih sehingga kredibilitasnya menjadi lebih baik di mata masyarakat. Dan satu lagi, suka tidak suka, mau tidak mau seorang caleg memang harus berkampanye, sebab pemilu di sini adalah memilih nama caleg bukan parpol. Baik atau buruk seperti apapun materi kampanye para kandidat berikan saja kepada konstituen yang menilainya.

Mungkin bisa ada wacana di kemudian hari, para caleg tidak boleh/tidak perlu kampanye. Semua urusan sosialisasi diserahkan saja kepada KPU. Dan isi materi biodata para kandidat dibuat standard semua, kemudian disampaikan melalui berbagai saluran media. kepada masyarakat. Ini kelihatannya lebih rapi meski akan memangkas kreatifitas banyak orang. Namun apakah akan terjadi pengurangan daftar keluhan dari masyarakat? Saya kira jawabannya belum tentu.

High Cost Politics
Untuk menjadi seorang caleg di negeri ini, memang masih jauh dari rel kesempurnaan. Masih ada istilah high cost politics yang mungkin mempengaruhi kinerja buruk wakil rakyat di dewan. Untuk mendaftar menjadi caleg di parpol, banyak yang tanpa biaya, namun ada partai yang mematok harga untuk caleg urutan pertama di daerah tertentu. Selain itu proses panjang penentuan caleg dari DCS (daftar calon sementara) menjadi DCT (daftar calon tetap) dan kemudian diikuti kampanye marathon hampir selama enam bulan. Biaya pengurusan menjadi caleg, seperti general check up, SKCK, keterangan dari pengadilan bisa jadi menjadi beban psikologis bagi orang tertentu. Awalnya check up boleh di puskesmas, kemudian ada perubahan harus di rumah sakit umum dengan biaya sudah dipatok. Ada yang mengira cukup surat keterangan sehat dari dokter, namun kemudian harus dilengkapi surat tes bebas narkoba, jiwa, thorax, rongent, jantung, darah, urine, dsb. Karena waktunya bersamaan, butuh waktu tiga hari karena ‘harus’ antri di rumah sakit umum milik pemerintah. Untuk mendapatkan SKCK harus melalui screening test yang untuk menjawabnya butuh waktu cukup lama. Tiba di pengadilan, minta surat selembar bahwa tidak pernah dihukum harus membayar puluhan ribu. Ini baru proses mendaftar sebagai caleg dan belum tentu jadi caleg.

Belum lagi aturan dari KPU yang tidak jarang membingungkan para caleg karena memberikan informasi yang berbeda, seperti syarat kesehatan tadi. Dan tentu beban puncak bagi para caleg tiba pada intinya ketika harus berjuang dalam kampanye diantara ribuan pesaing-pesaing. Wajah buram ini akan kemudian membawa citra buruk dewan perwakilan rakyat, karena terlibat berbagai skandal setelah mencapai tahta kekuasaan. Dan media juga turut memberi andil membuat carut-marutnya aura anggota legeslatif. Skandal demi skandal diekspos secara telanjang. Meski hal itu bertujuan membuat efek jera dan demi transparansi, tapi di sisi lain membuat imajinasi orang akan lembaga ini semakin hitam pekat. Seperti pribahasa, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Bila memang ada tumor di tubuh dewan, tumornya yang perlu dibinasakan bukan lembaganya.

Sejatinya, lembaga legeslatif suatu tempat yang beradap dan enak dipandang seperti mengikuti jejak perjalanan Barack Obama yang ditonton banyak orang. Lembaga legeslatif dimana aturan kita bernegara diproses dan diputuskan adalah tempat yang penting dan terhormat. Disana berkumpulnya wakil-wakil yang me-representasikan masyarakat dari hasil pilihan rakyat sendiri. Terdapat beragam profesi dan latar belakang, ada akademisi, usahawan, agamawan, dan lain sebagainya untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam setiap melahirkan aturan bagi seluruh masyarakat. Ketika tempat itu menjadi nista dan sakit, adalah tanggung-jawab semua warga untuk memulihkannya.

Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS

Pada Pemilihan Umum Legislatif 2009, terdapat perbedaan dengan Pemilu Legislatif sebelumnya dalam hal pemberian suara yang dilakukan oleh Pemilih yaitu dari sebelumnya mencoblos surat suara menjadi memberi tanda satu kali pada surat suara. Untuk memenuhi Pasal 153 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, KPU telah mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota Tahun 2009.


Dalam Pasal 40 dalam peraturan KPU tersebut dinyatakan sebagai berikut:
(1) Suara pada surat suara Pemilu anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, dinyatakan sah apabila : a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; b. bentuk pemberian tanda adalah tanda centang (√) atau sebutan lainnya; c. pemberian tanda sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan hanya satu kali pada kolom nama partai atau kolom nomor calon atau kolom nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. d. sudut tanda centang (√) atau sebutan lainnya terdapat di dalam kolom nama partai politik, walaupun ujung garis tanda centang (√) melewati garis kolom nama partai politik; atau. sudut tanda centang (√) atau sebutan lainnya terdapat pada kolom nomor urut calon atau kolom nama calon, tetapi bagian akhir garis tanda centang (√) atau sebutan lainnya melampaui kolom nomor urut calon atau kolom nama calon.

(2) Suara pada surat suara Pemilu anggota DPD, dinyatakan sah apabila:a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; danb. bentuk pemberian tanda adalah tanda centang (√) atau sebutan lainnya;c. pemberian tanda sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan hanya satu kali pada kolom foto salah satu calon anggota DPD;d. sudut tanda centang (√) atau sebutan lainnya terdapat di dalam kolom foto salah satu calon Anggota DPD, walaupun ujung garis tanda centang (√) atau sebutan lain melewati garis kolom foto salah satu Anggota DPD.
Tips:
- Sebelum pergi ke TPS persiapkan 4 nama calon yang hendak akan Anda pilih, DPRD Kota/Kabupaten, Propinsi dan DPR RI serta DPD. Soalnya, bila memilah-milah dahulu di TPS akan membutuhkan waktu lama.
- Centang dengan benar pilihan Anda, sebab bila salah centang suara Anda terbuang sia-sia. Cukup di kotak nomor urut atau kolom nama caleg, dan perlu diperhatikan supaya tidak keluar dari kolom nomor atau nama.

Ancaman Boikot Parpol Pro UU Pornografi


Ancaman untuk memboikot partai politik (parpol) dan calon presiden (capres) yang pro atau mendukung lahirnya Undang-Undang (UU) Pornografi, serius dan meluas. Para aktivis perempuan telah menyebarkan pesan berantai untuk memboikot atau tidak memilih parpol dan capres pendukung UU Pornografi tersebut. Hal itu dikemukakan aktivis Lingkar Perlindungan Anak dan Perempuan, Khairani Hamzah di Jakarta. Dia mengungkapkan, saat ini para aktivis perempuan telah membuat pesan berantai baik melalui pesan singkat maupun sejumlah pesan melalui milis dan blog agar diteruskan kepada seluruh elemen masyarakat. Salah satunya menolak untuk mendukung dan memilih calon legislatif atau partai politik dan capres dalam Pemilu 2009 yang mendukung lahirnya UU Pornografi.

“Sekarang wacana ini serius, terus disebarluaskan dan dukungan dari jaringan aktivis sangat besar pengaruhnya,” ujar Khairani Hamzah mengingatkan. Untuk diketahui, partai politik yang fraksinya sangat getol agar UU Pornografi tersebut lahir di DPR adalah, Partai Demokrat (PD), Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sedangkan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), awalnya ikut mendukung, tetapi akhirnya setuju dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Damai Sejahtera (PDS) yang meminta agar pengesahan UU Pornografi, Kamis (30/10) ini ditunda. Khairani Hamzah mengakui, ajakan boikot itu ditempuh sebagai jalan terakhir setelah masukan yang disampaikan ke DPR tidak digubris, termasuk aspirasi penolakan dari sejumlah propinsi, seperti Bali, DI Yogyakarta, Sulawesi Utara dan Papua tidak diakomodasi. Dia mengingatkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi yang dipaksakan diundangkan DPR ini, bermasalah secara fundamental, sebab ia didasarkan pada paradigma yang keliru tentang realita, persoalan dan ke-butuhan masyarakat Indonesia. Kerentanan ini dikarenakan tiadanya perlindungan hukum terhadap perempuan, sebab regulasi yang ada lebih melihat kekerasan seksual sebagai isu kesusilaan dan moralitas semata. Untuk itu, lanjutnya, aktivis perempuan meminta adanya jaminan perlindungan hukum dengan menawarkan dua hal. Pertama, menegakkan peraturan perundangan yang sudah ada terkait UU Pornografi misalnya KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Perdagangan Anak dan Perempuan, UU Penyiaran dan UU Informasi dan Teknologi. Kedua, menawarkan alternatif misalnya dengan dimulai dari advokasi adanya rancangan UU tentang Eksploitasi dan Kekerasan terhadap Perempuan. Dia prihatin dengan sikap wakil parpol di DPR yang tidak negarawan seperti para pendiri bangsa dulu, ketika dominasi kelompok mayoritas menghendaki Piagam Jakarta di UUD 1945, akhirnya bisa dikalahkan dengan konsensus demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seharusnya, hal itu pula yang mendasari sikap para anggota DPR ketika hendak membuat UU, bukan hanya atas dasar suara mayoritas.

Sumber : Kumawangkoan.net

Mengapa Harus Memilih PDS?


GBR: Rakornas PDS di Kelapa Gading. Martin L Peranginangin, Pak Siahaan dan Pak Aldentua Siringoringo.


Ada beberapa hal yang telah dilakukan Partai Damai Sejahtera baik tingkat nasional maupun daerah, diantaranya:

1. Menolak berbagai bentuk UU Syariah, yang hanya mengakomodasi kepentingan sekelompok masyarakat. Seyogianya UU berlaku untuk semua kalangan. Munculnya UU sekterian bisa mengancam keutuhan NKRI yang berlandaskan Pancasila.

2. Puluhan gereja dan rumah ibadah lainnya yang dilarang penggunaannya bahkan ada yang dibongkar paksa di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah berhasil dihentikan karena perjuangan dan lobi yang dilakukan oleh fraksi dan anggota legeslatif dari PDS.

3. Selama ini hanya lembaga agama tertentu yang mendapat bantuan, namun setelah anggota DPR RI dan DPRD dari fraksi PDS akhirnya berhasil, lembaga agama Kristen dan agama lainnya juga mendapat bantuan dari APBN dan APBD.

4. PDS berjuang melalui DPR RI pada September 2005 didukung 4 fraksi, SKB 2 Menteri No. 01/1969 tentang Rumah Ibadah disetujui untuk direvisi oleh Pemerintah menjadi Perber, meski hasil revisi Perber tetap ditolak oleh PDS karena belum mencerminkan kepentingan kerukunan umat beragama.

5. PDS ikut berperan aktif membela kepentingan STT Setia, yang diusir secara paksa.

6. Ikut berjuang dan berhasil merubah jadwal pemilu pada hari Minggu menjadi hari Kamis, 9 April 2009.

7. Subsidi BBM yang dialokasikan ke sector pendidikan dan pembangunan dan rehabilitasi pada awalnya hanya SD Madrasah, berkat perjuangan PDS maka sekolah-sekolah Kristen dan agama lain juga mendapatkannya.

8. Anggota DPR RI dari fraksi PDS secara khusus berjuang untuk terbentuknya Pansus Poso yang telah membangun kondisi yang lebih aman dan berhasil mendesak pergantian pejabat Provinsi dan Kabupaten yang jelas-jelas tidak bertanggung-jawab. Atas terjadinya kerusuhan Poso.

9. Dalam MoU Pemerintah Indonesia dan GAM, fraksi PDS mengusulkan dalam konsultasi dengan Presiden agar perkataan NKRI harus dicantumkan dalam Mou, usul ini diterima pemerintah dan DPR.

Perjuangan PDS membutuhkan dunkungan dari segenap rakyat Indonesia untuk mencapai NKRI yang berdaulat, adil dan makmur. Kokoh dan sejajar dengan bangsa lain di dunia. Dukungan Anda akan menambah kekuatan bagi PDS dalam menentukan kemajuan bangsa.

Debat PDS dan PKS


Gbr: Pak Ketua lagi diwawancara wartawan. "Mau jadi cawapres 'gak pa?"

TV One menyiarkan acara debat yang beberapa minggu terakhir menayangkan debat antar partai peserta PEMILU 2009. Yang menarik adalah walau debat ini diikuti oleh partai yang basisnya adalah agama berjalan dengan lancar. Hubungan yang baik dan saling menghargai antar warga negara Indonesia. Bahkan dibandingkan dengan partai-partai sebelumnya, tidak tampak emosi yang berlebihan dan saling menjatuhkan. Kedua partai tampak saling berbalasan pendapat dengan santun dan tidak merendahkan partai lain apalagi memojokkan.



PDS (Partai Damai Sejahtera) dalam pemaparannya mengemukakan bahwa walaupun tampak sebagai partai yang identik dengan agama nasrani namun pada hakekatnya mereka menerima berbagai golongan dan agama. Karena mereka mengambil hal-hal baik dan universal dalam nasrani. Yang diperjuangkan antara lain adalah kebebasan beribadah di Indonesia antara lain supaya umat nasrani dapat melakukan ibadahnya di gereja.Dalam pemaparan program-programnya kemarin tampak ada pendukung yang menggunakan jilbab (muslim) dan berbaju biksu, hal ini sepertinya merujuk bahwa PDS ingin menunjukkan bahwa umat agama selain nasrani ada juga yang menjadi basis pendukungnya juga.


PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dalam pemaparannya ingin lebih memasyarakatkan nilai-nilai islami yang ada bukan hanya bermanfaat bagi umat muslim tapi dapat memberikan rahmat bagi seluruh umat. Ditambahkan bahwa nilai-nilai piagam madinah merupakan hal baik yang menunjukkan Islam mengakui keragaman dan tidak ada sedikitpun pemaksaan terhadap suatu hal. Dicontohkan saat ini Hidayat Nur Wahid sebagai ketua MPR tidak ada sedikitpun aturan yang mendiskreditkan orang/kelompok lain yang beragama selain islam.Beberapa topik yang diangkat juga mengenai peran serta PDS dan PKS dalam legislatif dan pemerintahan selama ini serta sikap PKS terhadap FPI.Semoga debat ini dapat sebagai contoh yang baik masyarakat dalam menyikapi perbedaan pendapat yang ada di Indonesia dimana saling menghargai baik perbedaan yang ada antar golongan maupun agama.


Sumber: Web PDS

PDS Tolak RUU Pornografi

Fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR RI tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi. RUU Pornografi dinilai justru membatasi ruang gerak perempuan untuk berekspresi."RUU ini mengatur tentang hal yang seharusnya tidak diatur. Ini justru akan membatasi ruang gerak perempuan untuk berekspresi. Bukannya kami pro dengan pornografi, tapi mereka hanya memosisikan perempuan sebagai obyek, bukan subyek," tegas Tiurlan dari FPDS saat jumpa pers bersama sejumlah aktivis perempuan yang menolak RUU Pornografi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/9).


Hal senada diungkapkan Agus Sasongko, anggota Fraksi PDIP. Agus mensinyalir, pengesahan RUU Pornografi lebih didasarkan kejar setoran atau kejar tayang. Pasalnya pada 18 September pembahasan pendapat akhir fraksi dan Rabu 17 September masih ada sosialisasi dengan kementerian pemberdayaan perempuan.Tiurlan menambahkan, kalau nanti disahkan, para wanita yang memakai pakai rok mini atau tank top pun kena hukuman karena dianggap membangkitkan hasrat seksual. "Begitupun jika kita tidak memakai jilbab," tuturnya. Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Koalisi Perempuan Indonesia Masruhah menambahkan rencana pengesahan RUU Pornografi tidak melihat kondisi sosial politik saat ini. "Siapa pun pasti tidak suka pornografi. Akan tetapi isi dari RUU Pornografi ini bermasalah. Harus ada pertimbangan yang baik sebab lima provinsi sudah menyatakan menolaknya, selain itu sembilan provinsi lain juga memberikan dukungan untuk menolak undang-undang ini. Konstitusi Negara kita dengan tegas menyatakan menolak adanya diskriminasi terhadap pihak-pihak manapun. Lima Provinsi yang sudah menolak antara lain, Bali, NTT, Papua, Papua Barat, serta Sulawesi Selatan," tegasnya.


Contoh Pasal Larangan BAB II Bagian Pertama, PornografiPasal 13: Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik ketelanjangan tubuh melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio.Pasal 14: Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik tubuh atau bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis atau bergoyang erotis melalui media massa cetak, media massa elektronik, dan/atau alat komunikasi medio.Bagian Kedua, PornoaksiPasal 25:1.Setiap orang dewasa dilarang mempertontonkan bagian tubuh tertentu yang sensual.2. Setiap orang dilarang menyuruh orang lain untuk mempertontonkan bagian tubuh tertentu yang sensual.Pasal 27:1. Setiap orang dilarang berciuman bibir di muka umum.2. Setiap orang dilarang rnenyuruh orang lain berciuman bibir di muka umum. (Sumber Tribun Jabar)

Rapim Wilayah II PDS Jawa Barat


Gbr: Martin L Peranginangin, Ivan Pandapotan Purba (Ketua DPW Jabar) dan Sinarta Sembiring (Ketua DPC Bekasi) acara Rapimwil.

Selasa, 26 Agustus 2006 yang lalu Partai Damai Sejahtera melaksanakan Rapat Pimpinan Wilayah II. Acara berlangsung di Wisma GMKI, Jl Ir H. Juanda 109 Bandung. Rapat ini merupakan rapat bagi DPC dan DPW Jabar. Peserta datang dari berbagai kabupaten/kota di Jabar. Saya turut hadir dari Kota Bekasi, selain itu datang juga dari Depok, Bandung Barat, Kab. Bogor, Kab. Bekasi, Cirebon, Purwakarta, Tasikmalaya, Kuningan, Kota Bandung, dan Kota Bogor. Materi yang dibahas oleh para pengurus untuk persiapan Pemilu 2009 mendatang dan seorang dari KPUD Provinsi yang menjelaskan berbagai aturan teknis dan prosedur dalam pemilu.

Latihan Dasar Kepeminpinan bagi Pengurus Parpol


Untuk memperlengkapi para Bakal Calon Legeslatif kota Bekasi, Dinas Sosial kota Bekasi berinisiatif melaksanakan Pelatihan Dasar Kepeminpinan bagi Pengurus Partai yang berlangsung di Asrama Haji, 25 Agustus 2008 di Jl Kemakmuran Bekasi. Saya turut hadir sebagai utusan PDS Kota Bekasi, turut hadir juga utusan berbagai parpol peserta pemilu. Materi yang disampaikan al:
1. Wawasan Kebangsaan, Kepeminpinan dan Etika Politik oleh Moerjono, SH (Kasubid Wawasan Kebangsaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Prov Jabar)
2. Partai Politik sebagai Representasi Kepentingan Masyarakat oleh Aos Kuswandi, MSi (Dosen FISIP Unisma Bekasi)
3. Peran KPUD Bekasi dalam Pemilu oleh Uju Asmara Sandy (Anggota KPUD)
4. Pembinaan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Oleh Drs. H. Zaki Oetomo, MSi (Kadis Solinbermas).

10 Persen Caleg PDS Lintas Agama


Ketua Umum DPP PDS Ruyandi Hutasoit mengatakan, caleg tersebut berasal dari berbagai agama seperti Islam, Hindu, Budha, dan Konghucu."Sepuluh persen caleg dari lintas agama membuktikan bahwa PDS adalah partai yang terbuka dan menjamin kebebasan baragama," ujar Ruyandi di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta (20/8/2008) dini hari. Selain mengakomodir dari lintas agama, pihaknya mengaku telah memenuhi kuota 30 persen perempuan sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu."Semua telah terpenuhi termasuk kuota perempuan, karena partai kita berjalan secara maksimal," ujarnya.Sebelumnya, Ketua Fraksi PDS di DPR RI Carol Daniel, mengatakan akan memberi jatah 10 persen caleg muslim. Menurut dia, hal ini sebagai komitmen PDS terhadap pluralisme masyarakat Indonesia."Memang PDS awalnya dibentuk kalangan Kristen. Tapi, sekarang tidak lagi, PDS sudah terbuka," demikian pungkas Ruyandi. (Kutipan: Okezone)

PDS Terbuka bagi Caleg dari Muslim


Partai Damai Sejahtera (PDS) terus berusaha menjadi partai politik (parpol) terbuka pada Pemilu 2009. Rencananya, PDS akan memberi tempat bagi calon legislatif (caleg) dari kalangan muslim sebanyak 20 persen.Ketua Fraksi PDS DPR Carol Daniel Kadang mengatakan, caleg muslim tersebut sudah terdaftar untuk DPRD Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan, Jawa Tengah dan Jawa Timur. "Kita sebagai partai terbuka siap membuka pendaftaran caleg meskipun bukan dari kader PDS. Yang penting punya komitmen menjaga NKRI," katanya di Gedung DPR, Senin (4/8/2008).Hanya saja, Carol belum bersedia menyebutkan nama-nama caleg dari kalangan muslim yang merapat ke PDS. Dia mengatakan, langkah tersebut sebagai salah satu upaya PDS untuk merealisasikan target 5% suara pada pemilu mendatang.

Wakil Ketua Umum DPP PDS Denny Tewu menambahkan, jumlah caleg muslim tersebut diperkirakan bertambah. Sebab, beberapa daerah belum secara resmi mengajukan daftar nama caleg. Pihaknya mengaku akan merekapitulasi jumlah caleg mulai hari ini. Selanjutnya, pada Senin 11 Agustus mendatang daftar caleg akan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pihaknya mengimbau kader PDS tidak mempersoalkan masuknya caleg muslim. Menurut dia, masuknya caleg muslim tersebut harus dijadikan semangat untuk kesatuan dan persatuan bangsa. "Sebagai partai terbuka, kita tidak mempersoalkan. Tetapi kita tentukan suara terbanyak yang berhak sebagai anggota legislatif," tukasnya.Menurutnya, bagi PDS setiap warga Negara Indonesia, apapun suku maupun agama yang punya komitmen atas Pancasila sebagai satu - satunnya dasar utama ideologi bangsa. Hal terpenting adalah bisa saling menerima perbedaan serta mengutamakan kepentingan kesejahteraan rakyat. "Selain itu harus memiliki akseptabilitas di tengah masyarakat," pungkasnya. (Sindo)

Rumah Ibadah dan SKB Dua Mentri

Oleh Martin L. Peranginangin

Indonesia satu negara yang tidak sekedar mengakui keberadaan agama tetapi juga mengurusinya. Hal itu menjadi penting karena tercantum dalam pasal-pasal undang-undang Dasar yang tentunya mengikat seluruh warganya, baik Islam, Kristen (Katholik), Hindu dan Buddha. Sebenarnya, Islam dan Kristen merupakan saudara sepupu yang memiliki historis yang sama sebagai monotheisme, juga agama Jahudi yang berakar dari silsilah Nabi Abraham (Ibrahim: Islam). Dia adalah salah satu tokoh sentral baik dalam Al-quran dan Bible, yang takut akan Tuhan dan oleh karena mata imannya ia rela menyembahkan anak satu-satunya sebagai korban persembahan. Abraham dalam konteks iman Kristen diakui sebagai ‘Bapa bagi orang percaya’. Dalam riwayatnya, ketika ia dipanggil Tuhan keluar dari negrinya menuju tanah perjanjian, setiap kali tiba di suatu tempat dalam perjalanannya hal yang pertama sekali yang ia lakukan adalah membangun mezbah ataupun rumah ibadah (Kej. 12 : 1-9). Begitu pentingnya rumah ibadah bagi Nabi Abraham untuk memelihara relasinya dengan Tuhan.

Namun, di Indonesia saat ini sepertinya tidak henti-hentinya terjadi persoalan mengenai pembangunan tempat ibadah. Beberapa aliran dituduh sesat malah dipaksa bubar dengan cara kekerasan. Belakangan beberapa tempat ibadah ditutup paksa di Jawa Barat karena alasan tidak ada izin. Bila tidak ada izin mengapa tidak diberikan saja izin? Bukankah tempat ibadah itu mendorong orang menjadi hidup lebih baik, lebih bermoral, lebih berakhlak, lebih ber-Tuhan? Nah, disinilah permasalahannya, pikiran jemaat sudah banyak terkontaminasi sehingga sering menaruh curiga terhadap suatu agama yang berbeda dengan yang dianutnya. Apakah itu dilatari oleh kepentingan politik atau pemahaman agama yang sempit memang masih perlu diteliti sehingga sikap jemaat tidak skeptis. Namun apapun alasannya, jangan sampai terjadi seperti yang dikatakan Ruyandi Hutasoit, membangun rumah ibadah lebih sulit daripada membangun rumah bordil. Bila tempat mendidik moral masyarakat sulit dibangun, bagaimana kelak akhlak jemaat yang ‘mengambang’ itu? Kalau mereka menjadi kriminal atau penjahat kelas kakap tentu akan lebih merepotkan kita. Yang pasti ada kebutuhan untuk beribadah, maka janganlah soal izin menjadi dalil membuat mereka tidak beribadah. “Ingin jadi orang baik koq repot?”

Saya sependapat dengan apa yang diutarakan oleh Gus Dur, bahwa Tuhan tidak perlu dibela! Karena alasan membela agama justru sering terjadi kontardiksi sebab berlawanan dengan ajaran agama itu sendiri, apalagi bila sampai jatuh korban. Perlu adanya perubahan paradigma. Bahwa tokoh sentral yang perlu dibela itu bukan Tuhan tetapi manusia itu sendiri. Oleh karena itu justru keberadaan manusia itu yang perlu dibela dan ditolong yang penuh dengan gelimang dosa dan kemiskinan. Sementara, Tuhan adalah sebagai sumber inspirasi pembelaan itu. Tetapi dalam hubungan vertikal manusia harus menyembah Tuhan sebagai ciptaan dan pencipta. Memang kita ini siapa, sampai-sampai kita merasa layak membela Tuhan?

Sementara itu pemerintah sebagai pemegang otoritas keamanan negara harus jujur dan adil dalam beritindak. Pemerintah juga harus tetap teguh memandang sama setiap warganya tanpa perbedaan latar-belakang apapun. Apalagi mengenai agama adalah hak dasar setiap insan, merupakan hak azasi setiap manusia. Jadi seseorang tidak perlu mendapat restu terlebih dahulu untuk percaya akan sesuatu agama. Dalam hal ini tidak diperlukan rekomendasi dari mayoritas kepada minoritas, sebab itu adalah hak dasar seseorang untuk memilih dan memiliki keyakin.

Surat Keputusan Bersama (SKB) dua mentri (mentri agama dan menteri dalam negeri) yang mengatur tata cara pendirian rumah ibadah memang bertujuan baik, guna terjadi suatu keteraturan. Namun dalam perkembangan di tengah masyarakat saat ini bahwa aturan tersebut dirasa tidak lagi akomodatif terutama agama diluar Islam, karena mengharuskan izin dari lingkungan setempat. SKB sering menjadi landasan kurang adil bagi sementara pihak. Karena alasan dua atau tiga orang yang keberatan dalam suatu lingkungan maka tempat ibadah tidak bisa didirikan. Karena sulit mendapatkan ijin banyak orang akhirnya beribadah di rumah-rumah, ruko-ruko, bioskop hingga hotel dan tentu tanpa izin. Karena bagaimanapun tempat beribadah jauh lebih penting ketimbang aturan yang mengaturnya. Beberapa waktu lalu, ada isu SMS ke SBY soal pencabutan SKB, seorang kolega mengomentari, “Apakah mungkin SMSs dapat mencabut SKB? Gus Dur dan Mega yang dipandang sebagai presiden yang paling demokratis saja tidak mencabutnya. Jangan-jangan ada motif ekonomi dibalik itu.” Benar juga, bila Rp 350/sms maka dalam sejuta sms berantai maka perusahaan jasa telekomunikasi telah meraup 350 juta dari sebuah isu.

Dalam konteks kekinian pendirian rumah ibadah tentu memerlukan pengaturan mengingat kompleksitas kehidaupan warga. Apalagi sering terjadi konflik dari beragam latar-belakang permasalahan. Namun, sejatinya pengaturan itu, bukan justru menjadi sumber konflik, karena dipandang menjadi barrier bagi sementara pihak walaupun bagi yang lain sudah kondusif. Saya kira justru kita perlu lebih banyak membangun tempat beribadah, sehingga bangsa kita lebih beradab dan bisa keluar dari krisis yang berkepanjangan. Pemerintah harusnya memandang tempat ibadah itu layaknya Nabi Abraham. Penting sekali guna membangun relasi dengan Tuhan dan memperbaiki akhlak setiap warga negara.

Terakhir saya mengutip sebuah ilustrasi yang disampaikan oleh seorang rohaniawan. Dalam sebuah perjalanan menuju sautu tempat di padang gurun, maka masing-masing ada membawa besi baja untuk tempat persediaan air di jalan. Yang lain ada yang memakai aluminium dan plastik sebagai wadahnya. Si plastik memprovokasi bahwa yang lain itu tidak benar, sebab di perjalanan panjang di gurun pasir membawa air dalam besi atau tempat lainnya adalah pekerjaan sia-sia karena membebani perjalanan. Ia pun menyimpulkan bahwa ia yang paling benar. Demikian pula yang lain saling menunjukkan kelebihannya masing-masing. Si Besi juga berargumentasi dengan memakai besi baja maka tidak mudah bocor, karena kalau kehilangan air di sepanjang perjalanan adalah tindakan bunuh diri. Akhirnya, mereka saling bertengkar di jalan dan akibatnya tidak ada yang sampai di tujuan.

Demikian juga kiranya kita dalam menghayati keimanan dalam beragama, bahwa dialog perlu lebih dikedepankan dalam menghadapi suatu permasalahan. Tindakan kekerasan dan main hakim sendiri justru sudah melenceng dari kaidah moral agama. Bila perlu, tindak kekerasan dan main hakim sendiri di­-fatwa haram hukumnya.

Indonesia Tanah Air Siapa?



Oleh Martin L. Peranginangin

Suatu ketika di bis kota menuju Blok M, saya digugah dengan sebuah lirik lagu para pengamen. Lagu Indonesia Pusaka karya Ismail Marjuki yang indah itu, mereka ‘amandemen’ syairnya menjadi seperti ini: Indonesia tanah air siapa? / air beli tanah pun nyewa. Sebuah tembang realisme bernada lirih ungkapan kaum papa. Saya coba merenung sejenak tentang potongan syair itu sekali lagi. Ada sedikit roh halus merasuk rasa nasionalisme dalam diri saya sebagai orang Indonesia.

Sudah lajim pengamen jalanan dipandang sebagai orang kelas recehan, sehingga kreativitas mereka minim penghargaan. Padahal ada banyak dari mereka yang cukup cerdas. Ada mahasiswa yang terpaksa ngamen sambil kuliah bahkan ada yang sudah berpredikat sarjana. Lalu, kembali ke syair lagu tadi, gubahan para seniman jalanan sering kali merupakan ungkapan dari realitas kehidupan. Itu merupakan rintihan dari orang-orang yang terpinggirkan oleh deru globalisasi berkiblat kapitalisme. Mereka ibarat mobil tua yang terengah-engah di tepi jalan diselimuti debu di antara kendaraan modern yang melaju dengan lincah.

Sejatinya, ketika bangsa Indonesia diproklamasikan oleh pendiri bangsa, rakyat Indonesia merupakan subjek yang hendak dibangun. “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya! “, begitu lirik lagu kebangsaan kita. Bahwa pembangunan itu bukan saja terletak pada pisiknya atau bangunannya, namun juga jiwa dan mentalnya bangsa Indonesia itu juga. Supaya kita memiliki perasaan bangga, semangat tinggi dan cinta yang mendalam kepada negeri ini. Mohammad Hatta, wakil presiden pertama kita, dalam menyusun pasal-pasal tentang ekonomi dalam UUD sudah sangat jelas bahwa seluruh kekayaan negara diperuntukkan guna kemakmuran seluruh rakyat, yang dalam bahasa sekarang sering disebut kepentingan publik. Pasal (33) UUD :‘Bumi, air, beserta segala isinya dimanfaatkan oleh negara untuk kepentingan rakyat’. Pasal yang lain menyebutkan bahwa ‘anak telantar dipelihara oleh negara’. Begitu juga pasal-pasal lainnya yang senantiasa merujuk kepada kepentingan rakyat. Itu menandakan bahwa rakyat Indonesia merupakan sasaran utama dari pembangunan itu. Tidak dibedakan berdasarkan latar-belakang ras, agama, golongan atau kelompok tertentu. Soekarno sendiri pernah mencanangkan sistem ekonomi berdikari (berdiri diatas kaki sendiri). Artinya rakyat Indonesia diajak untuk bisa mandiri secara ekonomi dan politis serta secara perlahan mengurangi ketergantungan terhadap bangsa lain.

Kini sudah 62 tahun bangsa kita bebas dari penjajahan, namun harapan para pendiri bangsa masih jauh dari kenyataan. Setidak-tidaknya hal ini tercermin oleh masih tingginya angka kemiskinan dan jauhnya jurang antara yang miskin dengan yang hidup berkelimpahan. Gedung-gedung yang tinggi terlihat kontras dengan rumah-rumah kumuh yang tinggal menunggu waktu digusur. Di berbagai daerah muncul kasus busung lapar dan gizi buruk. Dari berbagai media bertaburan berita tantang praktik persekongkolan yang memilukan, korupsi merajalela, peserta pilkada berseteru untuk mendapatkan kedudukan, kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah sering mengalami distorsi. Misalnya Perpres No. 36/2005 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Secara hukum pengaturan itu memang baik, akan tetapi realitas selalu berbicara lain. Bila peraturan tersebut berlaku bisa jadi akan memberi otoritas yang kuat bagi penguasa dalam mengalihkan tanah rakyat untukp fasilitas umum, dan kembali rakyat miskin berada pada posisi lemah. Masyarakat sering resah akibat kebijakan dari pejabat yang suka berbicara manis di depan ternyata pahit di belakang, terlebih-lebih bila penguasa dan pengusaha suka ‘berselingkuh’ dalam membuat kebijakan publik. Kepentingan publik menjadi abu-abu. Membangun mal-mal dan apartemen yang mewah memang kepentingan publik, tetapi kepentingan publik yang mana? Padahal konsumennya tidak jarang adalah warga asing, sementara di saat yang sama rakyat sendiri semakin banyak kesulitan tempat tinggal akibat penggusuran. Ini adalah ciri-ciri dari kapitalisme yang kian merasuki peradapan kita saat ini. Uang sepertinya tidak mengenal warga negara atau semangat nasionalisme. Uang adalah tuhan kedua, sepertinya menjadi pusat penyembahan manusia sekarang. “Hepeng do mangatur nagaraon”, kata orang Toba. Uang adalah pengaru, pengaruh adalah kekuasaan. Seolah-olah nilai mata uang menjadi ukuran dari semua keberhasilan. Target pertumbuhan selalu mengacu dengan angka nilai uang, namun efek sosial sering kali tidak dihitung. Bagaimana penderitaan orang-orang yang tergusur, penderitaan orang-orang terkena PHK dengan alasan perampingan atau efesiensi? Atau berbagai kebijakan yang menimbulkan social cost yang lainnya.

Kalau secara ekonomi, masyarakat kelas bawah sudah jelas tidak berdaya demikian halnya bila kita berbicara mengenai perspektif hukum. Maling ayam sering dihakimi secara massal baru kemudian diserahkan ke pihak berwajib. Tidak sampai disitu, dalam proses pemeriksaan pun biasa terjadi pula kekerasan. Ini merupakan konsekwensi menjadi rakyat kelas bawah di republik ini. Tetapi bila para pejabat disidangkan, malah terdakwa suka sakit-sakitan atau malah divonis bebas dari jeratan hukum. Padahal mereka tergolong maling kelas wahid. Uang selalu berbicara lebih kuat. Budaya suap selalu menjadi permainan yang menarik bagi setiap orang untuk terlibat didalamnya, karena itu merupakan jalan pintas untuk mendapatkan uang.

Di masa otonomi ini, yang menjadi hak istimewa dari rakyat adalah menentukan hak pilih secara bebas. Tapi lagi-lagi, di republik ini semua bisa dibeli. Suara rakyat bisa diganti dengan sebungkus nasi atau sebungkus rokok ditambah uang jalan. Soal kriteria calon peminpin sesuai dengan harapan mereka atau tidak itu menjadi tidak penting. Kaum miskin sudah masuk perangkap. Selembar uang go cap yang dalam ukuran wong cilik mungkin sudah lumayan dan kemudian menggadaikan haknya. Kemudian, ketika sang kandidat duduk di tahta kekuasaan, janji semasa kampanye hanya semacam tembang lama yang enak didengar sekali-sekali. Program kesejahteraan rakyat sekedar mantra dalam masa kampanye. Padahal tidak jarang para calon peminpin berteriak ibarat seorang juru selamat yang seolah-olah mampu mengatasi semua masalah.

Ketika kembali merenung, dari sisi apakah kaum papa bangga menjadi warga negara di republik ini? Secara ekonomi, hukum dan politik tidak lagi berpihak bagi rakyat kelas bawah. Padahal berdasarkan populasi jumlahnya jauh lebih besar dari kaum berada. Secara politis seharusnya meraka yang mayoritas menjadi acuan kepentingan politik. Setiap hari semakin banyak lahir kaum miskin. Petani yang tidak memiliki lahan, supir yang tidak memiliki kenderaan, dan satu lagi yang lebih memilukan, pekerja yang tidak lagi memiliki pekerjaan. Kerlap-kerlip lampu di kota kala malam tiba hanya elok dipandang mata. Gedung menjulang tinggi milik orang kaya, sementara orang tak punya hanya bisa memandang dengan mata. Perusaahan besar milik negara dijual untuk mereka yang berada, lalu sekarang apa yang kita punya?

Bisakah para kapitalis diharapkan membawa perbaikan nasib rakyat kecil terlebih bila berbagai sistem dan birokrasi di negara ini tidak dibenahi? Mereka yang pasti bukan panti asuhan yang mau mengayomi yang lemah, tapi cendrung memelihara yang kuat. Yang tidak kuat pasti tertinggal. Salah satu yang mungkin menjadi pertimbangan untuk tetap memelihara kaum marjinal adalah karena mereka diperlukan untuk menggerakkan roda ekonomi para industrialis. Karena itu, tugas ini diemban negara supaya selalu mempertimbangkan aspek sosial dari suatu kebijakan. Rakyat kecil juga adalah warga bangsa, mereka perlu diberdayakan supaya mereka sendiri tidak lupa bahwa mereka juga manusia. Terakhir, saya mengutip pesan Nelson Mandela, di konser Live 8 sebagai tandingan pertemuan negara-negara kelompok G-8 dulu, “Si kaya tidak akan bisa tidur nyenyak, selama yang miskin masih dibiarkan hidup”, katanya.

Siapa Beriman Menjadi Kafir

Dion S. Soegijoko

(ICRP) Sesat, menyimpang, menyeleweng, dan kafir selalu menjadi kata sakti yang ampuh dan mengerikan. Membawa dampak bencana besar bagi yang mendapat label kata-kata itu. Ia seperti badai tsunami yang akan meluluhlantahkan semuanya. Tanpa mengenal ampun.
Pengrusakan terhadap kantor, masjid, dan perumahan orang-orang Ahmadiyah di berbagai tempat adalah contohnya. “Penangkapan” Lia Eden dan pengikutnya menjadi contoh lain. Dipenjaranya Yusman Roy, yang “mempopulerkan” salat dua bahasa, juga masuk hitungan. Dan masih banyak deretan panjang korban-korban tusnami kata-kata sakti itu.
Sesat, menyimpang, menyeleweng, dan kafir merupakan kata-kata dari si aku yang menganggap dirinya benar, lurus, dan berada di jalan Tuhan. Ketika aku benar, aku lurus, aku berada di jalan Tuhan, maka orang lain yang berbeda akan disebut, dia sesat, dia menyeleweng, dan dia telah menyimpang dari titah Tuhan.
Sesat, menyimpang, menyeleweng, dan kafir lahir dari si aku yang merasa kemapanannya terancam. Seperti sebuah dinasti yang diusik oleh pemberontak. Ketentramannya terganggu. Ia marah dan murka seolah raja yang dengan sabdanya memerintahkan para panglima turun tangan. “Hancurkan dan luluhlantahkan mereka yang memberontak,” gembornya emosi.
Sesat, menyimpang, menyeleweng, dan kafir selalu diarahkan kepada mereka yang berbeda. Mereka yang mengambil jalan lain. Mereka yang berpendapat berlawanan. Mereka yang keluar barisan dari si aku yang mengaku lurus, benar, dan berada di jalan Tuhan.
Padahal, yang namanya berbeda, jalan lain, dan keluar barisan sudah menjadi kenyataan yang selalu ada. Sekuntum mawar di taman saja terdiri dari berbagai jenis, harimau di hutan pun demikian. Ada macan tutul, macan putih, cetah, dan seterusnya.
Masing-masing punya ciri khas, memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Dan di antara mereka tidak saling menghabisi. Macan tutul tak pernah membentuk pasukan untuk menyerang macan putih, juga sebaliknya. Mungkin mereka sadar bahwa perbedaan sudah menjadi kehendak-Nya.
Si aku yang mengaku lurus dan benar tidak sadar bahwa dalam keberimanan menyimpan ketakberimanan. Keberimanan membawa kekafiran. Ketika seseorang beriman dan menjadi muslim, maka ia kafir bagi orang Kristiani. Demikian pula tatkala seseorang beriman dan menjadi seorang Kristiani, otomatis ia kafir jika dipandang dari mata seorang Budha atau seorang Hindu, dan sebaliknya. Si aku yang mengaku lurus dan benar itu tak mengetahui kalau di mata yang lain ia juga seorang kafir. Si aku itu tak merasa bahwa ia juga pantas diluluhlantahkan karena kekafirannya itu.
Tapi apakah solusi bagi yang kafir, menyeleweng dan menyimpang harus dengan diluluhlantahkan dan dihilangkan? Kalau logika ini yang digunakan maka selamanya tak ada kedamaian.